Penindakan Ormas “Keras”

Keinginan untuk membubarkan ormas-ormas yang kerap kali melakukan pelanggaran pidana seperti kekerasan dan aksi sweeping ilegal kini kian semakin populer di beberapa kalangan masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat dan agama, aktrivis, bahkan salah satu yayasan pun, seperti halnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menginginkan aparat untuk bertindak tegas dan cepat terhadap kasus ini. Tidak tanggung-tangggung, tokoh agama dan budaya selevel Gus Dur pun ikut “memprovokasi” ide ini.

Seperti kata pepatah “takkan ada asap kalau tak ada api”. Tentu saja munculnya ide pembubaran ormas-ormas ini juga pasti mempunyai sebab musabab. Mereka yang menginginkan pembubaran ormas–ormas itu tentu saja mempunyai alasan atau ration de etrat terhadap ide-idenya tersebut. Dan salah satu pendapat yag sering kali mereka utarakan

adalah aksi main hakim sendiri yang berbuntut kekerasan sering kali dilakukan oleh beberapa ormas. Tentu saja hal ini menyalahi aturan hukum yang berlaku karena bagaimanapun juga mereka itu (ormas yang dituduh melakukan kekerasan, Red) bukanlah aparat apalagi hakim yang mempunyai wewenang mengeksekusi orang yang meeka anggap bersalah. Semua tindak kekerasan mereka itu ilegal, bertentangan dengan semangat musyawarah atau demokrasi dan tentu saja melawan hukum.

Kalau kita perhatikan alasan tersebut tentu saja itu masuk, bahkan sangat masuk akal. Karena kalau sudah terjadi tumpang tindih atau pengambil alihan fungsi apartur negara oleh pihak lain tentu saja hal itu akan mengakibatkan kekacauan (chaos). Karena standar “benar ataupun “salah” bila diinterpretasi oleh beberapa orang atau kelompok tentu saja dapat kontradiktif dengan standarisasi orang atau kelompok yang lain.. Karena itu maka dibentuklah suatu badan pemerintah yang bertugas menangani semua perkara hukum di Indonesia, badan pemerintah itu bernama Badan Pengadilan. Dan badan penyidiknya adalah Polisi. Inilah dua institusi resmi yang mempunyai otoritas sebagai aparatur hukum di Indonesia.

Namun begitu, ide frontal untuk membubarkan ormas-ormas yang dianggap melakukan tindak pidana seperti kekerasan dan main hakim sendiri saya rasa kurang bijak dan terlalu represive. Karena hal ini malah akan memperuncing masalah dan menimbulkan masalah-masalah baru. Kalau hal ini terjadi tentu saja ormas yang dianggap melakukan tindak kekerasan dan akhirnya ormasnya tersebut dibubarkan akan merasa kecewa, dan tentu saja hal itu akan menyulut kemarahan mereka. Tindak kekerasan susulanpun akan semakin terbuka. Waktu legal saja sudah berani melakukan kekerasan, apalagi kalau sudah tidak ilegal. Dapat kita bayangkan.

Sikap yang paling arif dalam hal ini adalah penindakan terhadap anggota yang melakukan tindak kekerasan tetap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada ormas yang bersangkutan itu. Karena bisa saja tindak kekerasan itu dilakukan hanya oleh oknum saja, tidak dilakukan oleh ormas secara organisasional. Kalaupun tindakan kekerasan itu dilakukan oleh ormas secara organisasional maka pemerintah tetap harus bertindak tegas terhadap semua anggota ataupun fungsionaris yang terlibat, adapaun institusinya (ormas), lebih baik tetap dibina dan diawasi oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga ormas itu adalah wadah bagi masyarakat dalam berapresiasi dan menyampaikan pendapatnya yang wajib dilindungi oleh pemerintah (UUD Pasal 38). Adapun hal-hal yang bertentangan dengan hukum (yang biasanya bersifat teknis bukan ideologis) maka tindaklah kesalahannya itu, jangan lantas membubarkan organisasinya. Karena menurut saya pembubaran suatu ormas atau komunitas masyarakat yang lain sama dengan marginalisasi, yang tentu saja hal itu bertentangan dengan semangat demokrasi.

Namun seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasannya hanya pihak yang berwenang saja yang mempunyai otoritas untuk melakukan eksekusi terhadap ormas-ormas itu. Keputusan apapun, baik itu pembubaran atau penindakan anggota yang terlibatnya saja, asal itu sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku maka akan menjadi sah atau legal. Dan kita sebagai warga masyarakat—apalagi umat Islam—harus selalu berusaha untuk menjauhi tindakan-tindakan kekerasan dan main hakim sendiri (termasuk mengkafiran secara sewenag-wenang) karena hal itu bukan saja bertentangan dengan semangat Islam namun hal itu bertentangan juga dengan semangat kemanusiaan universal. Sebagai umat Islam, kita harus cerdik dalam melihat setiap fenomena sosial, kita harus hati-hati dengan semua tindakan kekerasan yang berbaju agama yang pada akhirnya perbuatan kejam itu seolah-olah perbuatan suci. Islam itu mengedepankan musyawarah. Kita harus takut dengan ancaman nabi “. Kita harus menjaga ukhuwah islamiyah sekaligus ukhuwah insaniyahnya. Ciri masyarakat beradab adalah selalu mengedepankan dialog (tabayyun) bukan konfrontasi.

Pembaca yang baik pasti SELALU meninggalkan Komentar

{ 0 Tanggapan... read them below or add one }

Posting Komentar